Wilayah Udara RI Masuk FIR Singapura

Oleh: Kolonel PNB Supri Abu S,H,. M,H.

Berdasarkan Hukum Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif di atas wilayah udara Indonesia, wilayah yang dimaksud adalah wilayah udara di atas daratan, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 ketentuan tersebut di atas diadopsi menjadi Pasal 5.

Selanjutnya didalam Pasal 6 UU penerbangan tersebut dijelaskan bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.
Namun demikian tanggung jawab pengaturan ruang udara tersebut kenyataannya tidak semua ruang udara Indonesia diatur sendiri oleh Pemerintah Indonesia sebagai contoh ruang udara sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dikendalikan oleh Singapura.

Dasar hukum pendelegasian ini adalah Annex 11 dari Konvensi Chicago 1944 tentang Air Traffic Services. Dalam bagian umum ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap negara anggota ICAO wajib menentukan bagian-bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian pelayanan lalu lintas udara untuk kepentingan keselamatan.

Dalam hal ini dimungkinkan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara untuk mendelegasikan tanggung jawab ruang udaranya yang diberikan ke negara lain se-perti adanya pelayanan lalu lintas udara. Praktek atas ketentuan ini dikenal dengan nama Flight Information Regions (FIR), dimana sebagian wilayah udara NKRI masuk kedalam FIR Singapura.

Namun demikian pendelegasian ini tidak termasuk pendelegasian kedaulatan negara.  Dengan demikian kewenangan penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran kedaulatan tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut.

Keberadaan FIR Singapura saat ini sesuai dengan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region tertanggal 21 September 1995.

Dalam pelaksanaannya telah banyak me-nimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun pelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh Komando Pertahanan Udara Nasio-nal maupun oleh TNI AL yang melaksanakan Operasi Maritim, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air Traffic Control Singapura (ATC Singapura).

Sebagai contoh jalur penerbangan dari Tanjung Pinang ke Ranai atau sebaliknya tidak bisa terbang lurus, sehingga akan menambah air time yang juga akan menambah biaya operasional pesawat.

Contoh lain bagi pesawat militer yang akan melakukan operasi, patrol udara dan latihan militer disekitar Batam Tanjung Pinang dan Natuna se-ring terkendala akibat pengaturan ruang udara oleh ATC Singapura yang semata-mata hanya mendahulukan kepenti-ngannya sendiri.  Hal ini tentu saja melukai rasa nasionalisme kita.

Selain itu, Komando Perta-hanan Udara Nasional (Kohanudnas) sebagai Komando Operasional TNI yang menyelenggarakan upaya pertahanan dan keama-nan terpadu atas wilayah udara nasional tersebut belum memiliki kerjasama antara ATC Singapura.  Padahal ICAO mewajibkan adanya koordinasi antara militer dan Air Traffic Services (ATS) sesuai dengan amanat Annex 11 Konvensi Chicago 1944.
Perjanjian tersebut di atas telah diratifikasi berdasarkan Keppres No. 7 tahun 1996 oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 2 Februari 1996, dan sesuai dengan isi perjanjian bahwa, perjanjian tersebut dapat ditinjau ulang setelah 5 (lima) tahun.

Telah ada upaya pengambil alihan sebagian FIR yang telah didelegasikan kepada Singapura. Namun yang menjadi kendala saat itu adalah Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia belum didaftarkan ke Sekjen PBB.

Saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut telah direvisi dan telah didaftarkan ke sekjen PBB, sehingga perlu segera diambil langkah untuk menata ulang FIR Singapura yang menguntungkan kepentingan Indonesia.

Dalam hal ini memang disayangkan bahwa,UU penerbangan kita yang baru memberikan jangka waktu yang sangat lama yaitu paling lambat 15 (lima belas) tahun untuk mengevaluasi dan akhirnya harus sudah dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional.

Namun dalam jangka pendek perlu diusulkan pertama, penempatan Liasion Officer (LO) dari Kohanudnas di ATS Singapura,  dan kedua perlu ada permintaan dari Indonesia bahwa, ATS Singapura harus memberikan prioritas bagi pesawat sipil dan militer Indonesia yang melaksanakan penerbangan di sekitar wilayah tersebut. (*)

Popularity: 5% [?]

Filed Under: Hukum & Regulasi

Tags:

About the Author: Tabloid Aviasi merupakan tabloid penerbangan pertama di Indonesia, yang terbit setiap bulan minggu pertama dengan mengedepankan informasi yang berimbang jujur, berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Untuk menampung setiap perubahan, pembaca memerlukan media yang mampu menganalisis peristiwa dengan mengedepankan prediksi, menghitung probabilitas dan memetakan persoalan secara cermat.

RSSComments (2)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. Putera says:

    Maaf Pak, saya seorang mahasiswa jurusan Hubungan Internasional yang sedang menyusun skripsi tentang masalah FIR ini. Jujur saja, Di Jurusan saya topik tentang pengangkatan FIR ini baru saya yang mengambil (masih baru). tetapi, saya cukup bingung dengan masalah ini karena susahnya akses dalam mendapatkan data-datanya. Pak, mohon infonya saya ada dua pertanyaan tentang FIR ini :

    1. apakah memang Singapura melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini?

    2. apabila memang tidak ada pelanggaran, berarti kita bicara masalah perjanjiannya, apa kerugian dari perjanjian ini terhadap Indonesia?

    dalam salah satu paragraf paragraf tadi, disebutkan :

    “Dalam pelaksanaannya telah banyak me-nimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun pelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh Komando Pertahanan Udara Nasio-nal maupun oleh TNI AL yang melaksanakan Operasi Maritim, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air Traffic Control Singapura (ATC Singapura)”.

    kemudian adakah data-data tentang fakta di lapangan mengenai kendala2 tersebut. kalo memang ada saya sangat meminta bantuan bapak atau tabloid Aviasi untuk mengirimkannya ke email saya. Besar harapan saya untuk mendapatkan data-data tersebut. terima kasih banyak.

  2. dybzzz says:

    maaf mungkin prtanyaannya udh “basi” tetapi saia akan mencoba membantu…
    saya seorang adalah mahasiswa fakultas hukum dengan program kekhususan hukum internasional
    berdasarkan yang saia dapat dari seminar dengan DISKUMAU pada bulan july 2010 yang kebetulan smpet membahas kasus ini :

    1.singapura tidak melanggar perjanjian FIR (Flight Information Region)tsb karena dalam perjanjian tersebut indonesia memang mendelegasikan beberapa sektor dari ruang udaranya untuk dkontrol oleh FIR singapura tapi yang perlu ditekankan pendelegasian FIR ini bukan berarti pedelegasian kedaulatan ruang udara indonesia ke singapura karena FIR hanya berfungsi sebagai “pelayanan” informasi untuk keselamatan penerbangan.jadi untuk hal kedaulatan negara beberapa sektor yang didelegasikan tsb masih merupakan hak kedaulatan Indonesia.kl tidak salah pndelegasian tsb dikarenakan pada saat itu kita blm pnya infrastruktur yang memadai untuk mengelola FIR diwilayah yg didelegasikan yang merupakan termasuk wilayah udara tersibuk di dunia.

    2.kerugian bagi indonesia salah satunya adalah dalam hal memasuki wilayah yang didelegasikan kita harus melapor dan mendapatkan ijin (ATC clearence) pada atc yang ada di singapura padahal wilayah tsb mrupakan wilayah Indonesia dan ketentuan tsb berlaku bagi seluruh pesawat udara yang ingin melintasi wilayah yang didelegasikan tersebut termasuk pesawat TNI AU sesuai dengan paragraf yang anda sebutkan diatas…

    *kl ada kesalahan mohon mgkin yg lebih ahli bisa mngkoreksi…

Leave a Reply